Jenis Pelanggaran Pemilu Menurut Uu No 7 Tahun 2017

Jenis Pelanggaran Pemilu Menurut Uu No 7 Tahun 2017. Rekam dan Laporkan! ilustrasi UNDANGUndang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) telah mengamanatkan kepada lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan pengawasan terhadap semua tahapan pelaksanaan Pemilu termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sesuai amanat UU No7/2017 itu lembaga Pengawas Pemilu terdiri.

Sengketa Proses Pemilu Dengan demikian Dalam UU 7 Tahun 2017 semakin diperjelas bahwa objek pencegahan dan penindakan ialah Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu dimana pada UU 15/2011 hanya dilakukan pada pelanggaran Pemilu saja Selanjutnya Pada UU 15/2011 Bawaslu hanya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye.

MEMOTRET PENEGAKAN HUKUM PEMILU DALAM PRESPEKTIF UU 7 TAHUN

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disetujui dalam Rapat Paripurna DPRRI tangal 21 Juli 2017 ini terdiri atas 573 Pasal Penjelasan dan 4 Lampiran 414 halaman Batang Tubuh UU Pemilu 2017 dan 127 Penjelasan UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

PerbuatanPerbuatan yang Termasuk Tindak Pidana Pemilu

Dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak tertutup kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap undangundang pemilu ini Mengingat hal tersebut maka diatur juga mengenai pelanggaran pemilu dalam Buku Keempat mulai dari ketentuan Pasal 454 – Pasal 465 UndangUndang.