Pp 11 Tahun 2017 Tentang Cuti Pns. peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pns peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil download perka bkn nomor 6 tahun 2016 perka bkn nomor 6 tahun 2016 tentang pelaksanaan pengalihan pns daerah kab/kota jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga.
Aturan Terbaru Pemberian Cuti Pns Dari Bkn Tahun 2017 Blog Bisnis Dan Keuangan from Blogger Borneo
JAKARTA Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 30 Maret 2017 Selain mengatur tentang Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional Bagi PNSPP tersebut juga mengatur tentang masalah pangkat dan jabatan.
Manajemen Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan
Dengan terbitnya PP Nomor 11 Tahun 2017 maka sudah ada dua PP pendukung UU nomor 5 Tahun 2014 yakni PP Nomor 70 Tahun 2015 mengenai Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ASN serta PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS Adapaun isi keseluruhan dari PP Manajemen PNS adalah sebagai berikut Bab I merupakan ketentuan.
PERUBAHAN PERMENPAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR …
PDF filePP Nomor 10 Tahun 1979 Tentang DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) PNS YANG SEDANG MENJALANI CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA (CLTN) 02 PNS YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA PENYUSUNAN 2 SKP UNTUK JFT SKP BAGI PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU 30 Penyusunan SKP bagi pejabat fungsional tertentu kegiatan tugas.
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN …
Academiaedu is a platform for academics to share research papers.
Aturan Terbaru Pemberian Cuti Pns Dari Bkn Tahun 2017 Blog Bisnis Dan Keuangan
TATA CARA PENYUSUNAN SKP Kemdikbud
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Pengaturan Jabatan Tahun 2017: Inilah PP Nomor 11
(PDF) . BUKU PROFESI PENDIDIKAN DAN KEPENDIDIKAN …
Cuti bersama dihapus, ini daftar hari libur dan hari besar
Namun demikian pemberian cuti harus dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam PP No 11/2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana diubah dengan PP No 17/2020 dan PP No 49/2018 tentang Manajemen PPPK.
